Memacu Semangat Pewirausaha

Tela’ah Awal Solusi Persoalan UMKM

Perubahan iklim bisnis kepada era yang disebut globalisasi adalah malapetaka yang akan datang pada keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Jika suatu bidang usaha tetap ngotot menjadi peserta dari kejamnya persaingan pasar maka tidak ada pilihan selain berada di garda depan adaptasi sistem akuntansi.

Usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang memiliki peran cukup tinggi dalam perekonomian daerah, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Dengan jumlah UMKM mencapai 56,5 Juta sebagaimana data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 90% pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Namun demikian jika diteropong dari berbagai sudut pandang, sisi perkembangan usaha kecil menengah akhir-akhir ini cukup memprihatinkan terlebih dengan masuknya berbagai produk impor yang merupakan hasil usaha menengah luar negeri. Belum lagi menjamurnya pasar modern yang menyedot konsumen dari usaha kecil menengah masyarakat lokal. Kondisi demikian akan memperlemah posisi sektor usaha kecil di pasar  Indonesia.

Semakin melemahnya posisi sektor usaha kecil di pasar, dalam jangka panjang akan berdampak pada turunnya taraf hidup masyarakat serta bertambahnya pengangguran. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada pengembangan sektor usaha kecil dalam rangka memperbaiki mutu produk  atau jasa sehingga mampu bersaing di pasar global. Menurut Thomas W dan Norman M dalam bukunya ‘ Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen  Bisnis Kecil “, sebab-sebab kegagalan bisnis  diantaranya adalah Ketidakmampuan Manajemen. Sedangkan dalam upaya untuk memperbaiki mutu produk diperlukan pengelolaan usaha (manajemen) yang baik, meliputi  aspek permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan pembukuan.

Disisi lain, meredupnya jumlah konsumen memang berafiliasi erat dengan perubahan dan persaingan kualitas produk, namun lebih dari itu, seperti halnya orang  lomba lari, jika dilintasan ia tak berlari cukup cepat maka wajarnya ia akan tertinggal. Lebih menggenaskan lagi jika kemudian hal itu bisa saja membuat kita dilindas peserta yang start belakangan. Menurut hemat penulis selama ini pengusaha kecil dan menengah cenderung “mengalah” pada pesaing. Nama global yang dibawa pesaing tidak memacu semangat pewirausaha untuk memadankan usahanya dengan pesaing yang mengusung produk serupa tetapi justru mematahkan semangat juang usaha dengan alasan terkendala pada berbagai hal terutama dalam aspek-aspek yang disebutkan diatas. Karenanya, perlu pembaharuan cara pandang dari pelaku usaha agar penyaduran usaha yang dilakukan sesuai kebutuhan pasar global.

Aspek permodalan  menjadi kendala umum pengusaha kita, namun sebenarnya kendala modal akan teratasi dengan sendirinya jika aspek pembukuan/sistem keuangan perusahaan tersusun rapi sesuai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang lebih dikenal dengan sebutan SAK ETAP. SAK ETAP ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk perusahaan kecil dan menengah yang dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tentu tidak akan menyulitkan bagi penggunanya. Pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan tersebut nantinya akan mempermudah pengusaha kecil mendapatkan dana segar pihak ketiga atau investor karena syarat layak mendapatkan pinjaman adalah laporan keuangan terstandar. Seiring dengan teratasinya kendala modal tersebut, kendala pemasaran dan sumberdaya yang sesuai akan bisa diambil jasanya sejalan dengan perwujudan perubahan kualitas dan kuantitas produksi. Semisal peningkatan perwajahan produk dan kemasan jual.

Pemerintah sebagai tempat mengadu rakyat memiliki peran vital dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship bagi yang mau berupaya memajukan usahanya. Peran vital tersebut memperjelas pentingnya perbaikan pengelolaan usaha dengan segala aspeknya sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi. Peran vital itu juga yang memperwajar kenapa pesta demokrasi digadang-gadang sebagai pesta rakyat, perubahan pemegang tampuk kepentingan rakyat juga diembankan harapan untuk melukar kendala usaha rakyat.

Kebijakan pro rakyat juga harus memperluas akses pasar dan akses informasi usaha rakyat yang hari ini masih terbatas. Harapan tersebut bisa diwujudkan melalui kebijakan strategis yang tegas berbentuk dukungan aplikatif dan membumi. Pendampingan dari Klinik UKM ataupun jasa pendampingan dari Klinik/lembaga yang memfokuskan diri dalam kegiatan serupa dalam rangka membantu pemerintah memacu perkembangan ekonomi melalui sektor UKM juga patut diapresiasi keberadaannya. Sehingga tercipta kerjasama percepatan pembangunan ekonomi rakyat berbasis semangat korsa.

Pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai bentuk peningkatan kualitas ekonomi rakyat, jelas menjadi tanggungjawab pemerintah. Menjadikan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu fokus pemerintah tidak hanya merupakan kebijakan pro rakyat yang nantinya akan bermetamorfosis menjadi asset utama daerah jika diberikan pendampingan berkelanjutan. Namun ditingkat lebih lanjut akan membentuk emperial usaha bangsa karena juga berfungsi sebagai pondasi kemandirian ekonomi nasional.

Kita berharap pertemuan yang diinisiasi Kementrian Koperasi dan UKM pada Juli 2013 lalu yang menginisiasi pendampingan usaha kecil dan menengah nasional dengan kombinasi tujuh sub program diantaranya pemagangan nasional, gerakan kewirausahaan nasional, pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan, pemberdayaan konsultan pendamping UKM, pembinaan organisasi, jaringan konsultan bisnis UKM, dan terakhir adalah revitalisasi klinik UKM, tidak hanya sekedar menjadi program seremonial karena harus diwujudkan secara nyata sampai ke daerah sehingga benar-benar menjadi program penyejahteraan rakyat.

Pada akhirnya program yang “jangan sampai harus dalam jangka panjang” mewujudkan bangsa yang berdikari secara ekonomi sebagaimana diserukan oleh Bung Karno dalam Tri Sakti akan bisa dicapai.